Ekonomi Koperasi

Peranan Koperasi di Berbagai Negara

Dibandingkan dengan tipe organisasi lain, pembentukan organisasi koperasi yang mandiri dan otonom dapat diterima di berbagai Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1.       Organisasi koperasi relative terbuka dan demokratis, mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat social/ekonomis dari kerja sama bermanfaat bagi para anggotanya

2.       Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama, para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan pengadaan secara langsung barang dan jasa yang dibutuhkan atas dasar persyaratan yang lebih baik dibandingkan dengan yang didapat dari pasar umum atau disediakan Negara

3.       Struktur dasar tipe organisasi koperasi yang bersifat social ekonomis cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi social ekonomis tertentu

4.       Para anggota yang termasuk golongan penduduk yang social ekonominya “lemah”, dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi ekonomi/sosialnya, dan untuk mengintegrasikan dirinya dalam proses pembangunan social ekonomis

Usul-usul mengenai peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi social Negara-negara yang sedang berkembang, Konferensi Umum International Labour Organization dan International Labour Office, melalui Rekomendasi 127 yang disahkan pada tanggal 1 Juni 1966 menyatakan dengan tegas, bahwa :

1.       Salah satu alat yang penting bagi pembangunan ekonomi, social, dan budayadan Negara berkembang

2.       Secara khusus, koperasi harus didirikan dan dikembangkan sebagai sarana berikut :

a.       Memperbaiki situasi ekonomi, social dan budaya

b.      Meningkatkan sumber daya modal pribadi dan nasional seperti simpanan dll

c.       Memberi kontribusi kepada perekonomian melalui pengawasan yang secara adil

d.      Meningkatkan pendapatan nasional untuk penciptaan lapangan pekerjaan

e.      Memperbaiki kondisi social dan menunjang pelayanan social di bidang-bidang perumahan, kesehatan, pendidikan, komunikasi

f.        Membantu meningkatkan pengetahuan umum dan teknik dari para anggotanya

3.       Pemerintah-pemerintah, Negara-negara sedang berkembang agar merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan yang memungkinkan koperasi memperoleh bantuan

4.       a. menerapkan kebijakan semacam perlu pertimbangan kondisi ekonomi dan social sumber daya

 b. kebijakan itu perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan

        5.  kebijakan itu perlu selalu ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan kebutuhan     ekonomi dan social dengan kemajuan teknologi

     6. gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan jika mungkin dalam pelaksanaan pembagunan social/ekonomi

        7.  gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan dalam kebijakan sebagai berikut :

                a. pemerintah yang bersangkutan sebaiknya melibatkan koperasi atas dasar yang sama seperti organisasi-organisasi yang lain dalam perumusan rencana ekonomi nasional

                      b. pasal 7 dan pasal 9, ayat (1) dari rekomendasi ini

Dampak Koperasi Terhadap Proses Pembangunan Sosial Ekonomi

                Dampak terhadap pembangunan yang ditimbulkan oleh semua koperasi yang beroperasi dalam suatu sector tertentu.

Dampak mikro dari suatu koperasi

1.       yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya

a.       metode-metode produktif yang inovatif

b.      melakukan diversifikasi/ spesialisasi dalam proses produksinya

2.       yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi kopersi

Daampak Makro dari Organisasi Koperasi

                Berbagai dampak yang bersifat mikro membentuk dampak-dampak yang bersifat makro yang berkaitan dengan pembangunan.

Aspek-aspek Pokok Koperasi dan Sistem Ekonomi

Teori  ekonomi membedakan 3 sistem ekonomi yang berbeda-beda.

a.       System perekonomian swasta/ kapitalis misalnya AS, jepang dll

b.      System perekonomian (sosialis) yang direncakan dari pusat misalnya Republik Demokrasi Jerman dan Uni Sovyet

c.       System perekonomian pasar sosialis dengan pemilikan masyarakat (Yugoslavia)/ pemilik Negara (Hongaria)

Organisasi Koperasi Sebagai Sarana Kebijakan Pembangunan Nasional

Dilihat dari segi pandangan pemerintah yang mendukung pengembangan organisasi koperasi hal tersebut tidak dianggap sebagai sasaran akhir dalam arti tujuan.

1.       Koperasi sebagai sarana pemerintah, dimana pemerintah mengawasi organisasi secara langsung

2.       Koperasi mempertimbangkan pemerintah sebagai alat swadaya para anggotanya secara tidak langsung agar menunjang kepentingan para anggotanya yg berkaitan dengan pembangunan

3.       Koperasi diawasi oleh Negara, dimana pengaruh administrasi pemerintah secara langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan keputusan usaha pada organisasi-organisasi koperasi sering diterapkan.

Konsepsi Pengembangan Organisasi Koperasi

            Suatu konsepsi pemerintah yang konsisten dan bersifat umum mengenai usaha yang mendorong secara tidak langsung pertumbuhan secara bertahap dan pengembangan sendiri dari organisasi-organisasi koperasi terdiri atas :

1.       Peraturan-peraturan resmi dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang memadai bagi organisasi swadaya koperasi dan gerakan koperasi

2.       Fasilitas-fasilitas berupa informasi, pendidikan dan latihan bagi (calon) anggota, pengurus dll

3.       Fasilitas menyangkut pelayanan auditing dan konsultasi maupun bantuan manajemen

4.       Perlakuan yang sama/ yang bersifat preferensi, jika organisasi-organisasi pemerintah/ semi pemerintah membeli/ memasarkan barang dan jasa

5.       Keringanan pembebasan pajak

6.       Bantuan-bantuan keuangan dalam bentuk kredit, subsidi, dan donasi untuk kasus-kasus tertentu

7.       Peraturan-peraturan antitrust dan ketentuan-ketentuan yang mencegah perusahaan-perusahaan Negara & swasta

8.       Struktur-struktur lembaga-lembaga pengembangan swadaya yang melaksanakan secara efisien tugas-tugas yang mendukung dan melindungi pembentukan organisasi-organisasi swadaya.

Pertikaian Konsepsi

Mereka yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Negara yang sedang berkembang menghadapi tugas yang sulit untuk menciptakan keserasian anatara dua tujuan yang satu sama lain bertentangan :

-          Di satu pihak, proyek-proyek pembangunan harus dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat

-          Dilain pihak, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pola pengembangan suatu struktur social yang lebih baik.

Sebab-sebab Kegagalan Organisasi Koperasi

                Hasil-hasil yang relative kecil dari proyek-proyek pengembangan koperasi, yang direncakan dan dilaksanakan dengan bantuan teknik international dan bilateral di masa yang lampau.

Jenis koperasi yg biasanya tidak memberikan keuntungan yang dapat diharapkan dari usaha pengembangan koperasi

“koperasi-koperasi kesejahteraan” tersebut menimbulkan berbagai masalah :

-          Menimbulkan beban yang berat bagi pemerintah

-          Tidak dikelola sebagaimana layaknya suatu organisasi ekonomi, tetapi lebih menyerupai suatu lembaga administrasi

-          Menampung semua orang yang membutuhkan bantuan tanpa memperhatikan keinginan dan kemampuan mereka untuk bekerja sama demi suatu tujuan yang sama

-          Tidak mengubah dirinya menjadi organisasi-organisasi swadaya sebagaimana diharapkan

Sarana dan Cara Menggunakan Bantuan Pemerintah Secara Efektif

Koperasi adalah organisasi yang didirikan atas dasar prinsip menolong diri sendri (swadaya)

Pengurangan Bertahap Pengaruh Pemerintah terhadap Koperasi yang Disponsori Pemerintah

                Pembentukan organisasi-organisasi koperasi harus dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan secara menyeluruh, sementara kondisi ekonomi dan social yang ada tidak memungkinkan perkembangan organisasi swadaya dari bawah.

Tahap I. Ofisialisasi

                Mendukung perintisan organisasi koperasi,.

Diharapkan bahwa hal ini dapat ditingkatkan dalam jangka panjang oleh organisasi koperasi yang otonom. Membangkitkan motivasi dan keikutsertaan sehingga partisispasi aktif para anggota dalam perkembangan organisasi koperasi dapat dirancang dalam suatu “proses perkembangan dari bawah”

Tahap II. Deofisialisasi

                Melepaskan koperasi dari ketergantungan pada sponsor dan pengawasan teknis, manajerial, dan keuangan secara langsung dari organisasi-organisasi pemerintah dan yang dikendalikan oleh Negara.

Tahap III Otonom

                Perkembangan koperasi selanjutnya adalah sebagai organisasi mandiri yang otonom. Setelah mencapai tahap-tahap swadaya dan otonom dengan berhasil, koperasi-koperasi yang semula disponsori Negara dapat meneruskan perkembangannya sebagai organisasi koperasi sekunder dan tersier.

PERANAN ORGANISASI KOPERASI DALAM GLOBALISASI

Proses globalisasi sangat didorong oleh perkembangan perusahaan yang bersifat multinasional/ transnasional, yaitu perusahaan yang mempunyai kegiatan produksi dan pemasaran di berbagai Negara.

Pada tahun 1994, di Bogor dalam sidang Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) telah dicetuskan Deklarasi Bogor, menyatakan bahwa perdagangan dan investasi Negara anggotanya akan sepenuhnya dideregulasikan pada tahun 2020 General Agreement on Tariff and Trade (GATT).

Peranan Pemerintah Mengefektifkan Potensi Organisai Koperasi

                Masyarakat pengusaha, para cendekiawa, dan Pemerintah kita telah memahami kondisi bisnis yang sekarang dihadapi dan bagaimana mengatisipasi perkembangan kekuatan-kekuatan ekonomi dalan era globalisasi.

Strategi Pendanaan dan Bantuan Teknis bagi Organisasi Koperasi

                Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan dana memerlukan strategi sebagai berikut :

1.       Memadukan dan memperkuat tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan

2.       Mengoptimalkan penunjukan bank & lembaga keuangan untuk organisasi koperasi

3.       Mengoptimalkan realisasi busseniss plan perbankan dalam pemberian kredit

4.       Bantuan teknis yang efektif bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi dan lembaga terkait

5.       Meningkatkan lembaga penjamin kredit yang ada.

Gerakan Koperasi dan Pembangunan Pertanian

                Gerakan organisasi merupakan salah satu yang terbesar dan tertua didunia adalah International Cooperative Alliance (ICA) organisasi puncak gerakan koperasi international.

Alasan dibentuknya organisasi koperasi untuk mengatasi masalah-masalah sebagai berikut :

1.       Para petani pada umumnya merupakan usaha kecil dibandingkan dengan rekan dagangnya, sehingga posisi tawar menawarnya lemah

2.       Sector pertanian secara geografis tersebar ke daerah dipedalaman

3.       Kualitas pendidikan para petani relative rendah, sehingga sulit untuk meningkatkan kegiatan usahanya.

Kebijakan Pembangunan Organisasi Koperasi di Indonesia

Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I), pembangunan koperasi di Indonesia menunjukan hasil yang cukup memuaskan.

Berdasarkan pengalaman tersebut maka pemerintah membuat kebijakan peembangunan dalam pelita VI sebagai berikut.

1.       Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahnya untuk memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.

2.       Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan amanajemen yang lebih professional melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan

3.       Peningkatan organisasi koperasi didukung melalui pemberian kesempatan usaha seluas-luasnya di berbagai sector kegiatan ekonomi

4.       Kerja sama antar organisasi koperasi dengan usaha Negara & swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian ekonomi saling mendukung dan menguntungkan.